analisa kebijakan jokowi dan daerah asal

Menganalisa perbandingan kebijakan di solo dan daerah masing-masing , yaitu pekanbaru :”

Keunggulan setiap bangsa ditentukan seberapa mampu bangsa tersebut mmbangun kebijakan public yang unggul dalam ekosistem filosofis dan manajerial tersebut. Hal ini juga berkenaan dengan bangsa-bangsa yang dilanda krisis.

Kegagalan atau keberhasilan suatu bangsa yang terlanda krisis untuk bangkit sama cepat dengan bangsa lain yang terlanda krisis, bergantung pada ketersediaan kebijakan public yang unggul dari Negara tersebut. Ross Garnaut (1999), Michael backman (1999), maupun adam Schwartz (1999) mengemukakan premis secara umum, bahwa kejatuhan presiden soeharto disebabkan kegagalannya dalam membangun kebijakan public yang unggul.

Kebijakan public yang ideal, yaitu yang unggul, mempunyai tiga cirri utama , yang bisa dijadikan criteria, yaitu :

1.      Cerdas…memecahan masalah pada inti permasalahannya. Kecerdasan membuat pengambil keputusan kebijakan public focus pada isu kebijakan yang hendak dikelola dalam kebijakan public daripada popularitas  sebagai pengambil keputusan kebijakan.

2.      Bijaksana… tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan. Kebijaksanaan membuat pengambil keputusan kebijakan public tidak menghindarkan diri dari kesalahan yang tidak perlu.

3.      Memberikan harapan …memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini. Dengan memberikan harapan, kebijakan public menjadi seamless pipe of transfer of proserty dalam kehidupan bersama. Sebuah system yang bisa make poverty a history.

            Pada pertengahan 1990an, kebijakan-kebijakan public kita tidak lebih dari kebijakan public inkrementalik-elitis, yakni hanya dirancang oleh sekelompok elite politik di atas dan sekedar melanjutkannya kebijakan yang ada karena yakin yang ada adalah yang terbaik. Padahal dunia bergerak dengan sangat cepat. ( Dr. Ryan nugroho )

A.             Seperti pada kebijakan unggul yang dibuat oleh jokowi salah satu nya adalah dengan memindahkan para PKL yang ada diseluruh kota Solo dengan cara yang baik, dan membuat pasar baru dengan beberapa manfaat diantara nya adalah :

1.      Terdirinya Pasar-pasar baru yang lebih srategis.

2.      Tidak mengganggu daerah hijau kota yang dulu nya tidak rapi.

3.      Menambah pendapatan masyarakat dari 7,8 M naik menjadi 19,2 M

Jokowi telah melakukan banyak perubahan kebijakan pada Kota Solo saat menjadi walikota, ia memberikan harapan kepada masyarakat PKL yang sudah berpindah tempat, bisa meningkatkan penjualan yang lebih besar, yang paling menggembirakan para PKL bahwa pasar tempat mereka berjualan tidak berbayar (gratis) yang di danai oleh apbd. Dibandingkan walikota sebelumnya yang hanya menjalankan kebijakan yang ada tanpa ada perubahan kebijakan yang unggul. Perubahan – perubahan yang dibuat oleh Jokowi memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat kota Solo.

Perbandingan kebijakan Jokowi dengan daerah pekanbaru pada pemindahan pasar terdapat kegagalan atau kuang efektifnya pemerintah dinas pasar dalam program pemindahan PKL pada Pasar Jongkok di jalan subrantas panam pekanbaru yang menganggu pengguna jalan raya karena macet. yaitu kurang berjalanannya program pemko untuk memidahkan PKL ke tempat baru yaitu dibelakang GIANT ,  masalah nya adalah karena belum disediakannya tenda yang cukup untuk semua pedagang dan pasokan listrik untuk penerangan, padahal pedagang sudah membayar kewajibannya. Kejadian ini membuat pedagang pindah lagi ke tempat lama. Kesimpulannya adanya perbandingan pada komunikasi antara pemerintah dan msayarakat (pedagang) dan juga lambannya kinerja petugas-petugas yang sudah diberi tanggung jawab untuk mengurus program pemindahan pkl tersebut.

B.        Selama era birokrasi ini, pembuatan ktp maupun perizinan biasanya harus menunggu waktu 1 sampai 2 minggu, disinilah letak kelemahan birokrasi Indonesia yang tidak berjalan dengan baik, sehingga sering terjadi keterlambatan. Seperti kebijakan yang dibuat jokowi yaitu pembuatan ktp hanya membutuhkan waktu 1 jam dengan pelayanan yang prima dari petugas petugas dinas, transparansi yang paling utama, sehingga memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat karena system yang diterapkan sudah optimal. Dibandingkan dengan pelayanan pembuatan KTP di pekanbaru, masih tetap saja harus menunggu seminggu karena leletnya system birokrasi dan tidak adanya perubahan pada tempat dan ruang pelayanan pembuatan ktp, hanya menjalankan kebijakan dan program-program yang ada dan bisa kita sebut sudah using dan kuno, harusnya pemerintah bisa lebih cerdas dan bijaksana dalam membuat program dan menjalankan kebijakan baru agar terciptnya birokrasi yang efektif seiring perkembangan zaman.

C.        Sebagai pemerintah yang bijaksana  tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan. Kebijaksanaan membuat pengambil keputusan kebijakan public tidak menghindarkan diri dari kesalahan yang tidak perlu. Pada saat pemerintahan jokowi , ketika terjadi demo , beliau menerima masyarakat , membuka forum diskusi dan mengajak masyarakat untuk mengutarakan keiginan dan permsalahan yang sedang terjadi dan membahas langsung membuat keputusan bersama.. Memang demo merupakan salah satu control pemeritah dari masyarakat apakah pemerintah telah menjalankan tugas, peran, program dan kebijakannya berjalan dengan baik, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, masyarakat akan mengomentari dan disinilah terdapat evaluasi kebijakan dan terlaksananya pemeritahan demokrasi yang sebenarnya.

Perbandingan penyelesaian demo dengan pekanbaru, seperti demo para PKL pasar jongkok jln. Subrantas panam, tidak segera di selesaikan secara musyawarah sehingga terjadinya miscommunication antara pemerintah kota dan masyarakat. Para pedagang pun semakin marak karena lemahnya kepedulian  pemerintah kota dan dinas pasar dalam menyediakan kebutuhan para pedagang tersebut.

D.          Sebagai Negara berkembang, pendidikan memiliki peran penting bagi kelanjutan bangsa kita, tapi tidak semua masyarakat wajib sekolah bisa mendapatkan pendidikan 9 tahuun, atau melanjutkan pendidikannya, dengan kondisi seperti itu, Jokowi membuat kebijakan dan program baru dengan membuat kartu untuk semua pelajar yang tidak mampu, baik dari segi biaya sekolah, hingga peralatan sekolah secara gratis,

Jika dibandingkan  pekanbaru, didaerah yang jauh dari perkotaan, seperti di kulim, terdapat salah satu sekolah dasar yang tidak memiliki tenaga pengajar yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup untu jadi sebagai seorang guru, dari itu saja bisa terlihat masih terdapat kekurangan, tidak merata dan tidak adanya kebijakan baru yang bisa memberi perubahan bagi msayarakat.